Opini Warga Gianyar

Beberapa waktu lalu, saya menemukan sebuah entri di portal pengadaan publik data.inaproc.id. Kode RUP 63721090. Nama paket: Pembangunan Bioskop Gianyar. Total pagu: Rp 15.300.000.000. Tahun anggaran 2026, dengan target kontrak mulai Mei dan selesai Desember.

Saya tidak langsung bereaksi negatif. Saya coba baca berulang kali, sambil mencoba memahami konteks yang mungkin belum saya ketahui.

Tapi pertanyaan itu tetap datang: apakah ini saat yang tepat?

Membaca Angka Berdampingan

Izinkan saya menaruh beberapa angka secara berdampingan, bukan untuk mendramatisasi, tapi agar kita bisa melihat gambarannya lebih utuh.

Tahun 2026, Pemkab Gianyar menganggarkan Rp 200 miliar untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, dialokasikan untuk sejumlah ruas yang tersebar di seluruh kecamatan. Angka itu besar — dan saya mengapresiasi komitmen tersebut. Namun yang perlu dicatat adalah: angka Rp 200 miliar itu pun masih belum cukup untuk menyelesaikan semua masalah.

Pada Maret 2026, Ketua DPRD Gianyar masih harus turun langsung ke lapangan meninjau jalan rusak di ruas Desa Keliki menuju Sebali, Kecamatan Tegallalang, karena jalan berlubang yang berulang kali menyebabkan pengendara terjatuh. Ini bukan insiden lama — ini terjadi bulan lalu.

Bahkan sejak September 2025, jalan di Banjar Dauh Labak, Desa Singakerta, Ubud jebol akibat fondasinya terkikis aliran sungai, menyebabkan sebuah truk terjebak dan jalur ditutup total. Akses ini memiliki peran vital sebagai jalur niaga — alternatif terbaik dari Gianyar menuju Badung — dan penutupannya berdampak langsung pada pengusaha kecil di sepanjang jalur tersebut.

Sementara itu, TPA Temesi yang menjadi tumpuan pengelolaan sampah kabupaten kini menghadapi krisis serius: infrastruktur akses yang rusak dan minimnya alat berat yang berfungsi membuat pengelolaan sampah kian terhambat, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas.

Di sisi lain, Rp 15,3 miliar dialokasikan untuk membangun bioskop.

Bukan Soal Anti-Hiburan

Saya ingin menegaskan: ini bukan tentang menolak fasilitas hiburan. Ruang rekreasi untuk warga itu penting dan sah sebagai bagian dari pembangunan kota. Gianyar layak punya fasilitas yang lengkap.

Yang ingin saya pertanyakan adalah urutan dan momentumnya.

Ketika jalan masih berlubang di beberapa kecamatan, ketika TPA masih krisis alat berat, ketika pemerintah pusat harus turun tangan lewat program Inpres Jalan Daerah karena keterbatasan anggaran daerah untuk ruas-ruas strategis — apakah membangun bioskop senilai 15 miliar adalah langkah yang paling mendesak?

Ada yang menarik dari dokumen RUP bioskop ini. Pada kolom Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, dan Aspek Lingkungan — ketiganya tercantum: Tidak. Artinya, secara formal, proyek ini tidak diklasifikasikan memiliki dampak signifikan pada tiga dimensi tersebut dalam dokumen perencanaannya. Ini mengundang pertanyaan bukan soal legalitasnya, melainkan soal dasar pertimbangannya.

Gianyar Punya Identitas yang Perlu Dijaga

Kabupaten Gianyar bukan ruang kosong yang menunggu diisi. Ia punya seniman, pengrajin, komunitas desa adat yang terus berjuang mempertahankan warisan budaya di tengah arus pariwisata yang kian deras. Pembangunan di Gianyar sendiri dimaknai sebagai bagian dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam semangat itu, bayangkan apa yang bisa dilakukan dengan 15 miliar:

• Satu jembatan penghubung antardesa
• Fasilitas latihan pengrajin perak di sentra Celuk
• Ruang pertunjukan seni komunitas yang terjangkau
• Atau sekadar menambal puluhan titik jalan yang masih menunggu giliran

Bioskop, dalam konteks ini, terasa seperti keinginan yang datang sebelum kebutuhan selesai dipenuhi.

Harapan, Bukan Tuduhan

Saya tidak sedang menuduh ada yang salah. Mungkin ada kajian mendalam yang tidak tersedia di portal publik. Mungkin ada pertimbangan kebijakan jangka panjang yang belum saya pahami. Dan saya menghargai bahwa data ini bisa diakses publik — itu langkah transparansi yang baik.

Tapi transparansi data baru bermakna penuh ketika ada ruang bagi warga untuk ikut berbicara sebelum keputusan diambil, bukan sekadar membaca setelah semuanya terdaftar di sistem.

Bupati Gianyar sendiri menyebut momentum evaluasi pembangunan sebagai bagian penting untuk menatap masa depan. Catatan ini adalah bagian dari semangat itu — bukan protes, tapi ajakan berefleksi bersama.

Karena pada akhirnya, Rp 15 miliar itu adalah uang kita semua. Dan kita berhak — bahkan berkewajiban — untuk bertanya: apakah ini yang paling kita butuhkan sekarang?

Ditulis berdasarkan data publik dari data.inaproc.id dan berbagai sumber berita daerah. Penulis adalah warga Gianyar yang mengikuti perkembangan pembangunan daerah.